Peraturan Perundang-undangan

No	Nama Perundang-undangan	Dokumen
1	UU RI NO 49 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN UMUM	Lihat
2	UU RI NO 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA	Lihat
3	UU RI NO 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA	Lihat
4	UU RI NO 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN	Lihat
5	UU RI NO 13 TAHUN 1985 TENTANG BEA METERAI	Lihat
6	UU RI NO 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH	Lihat
7	UU RI NO 22 TAHUN 1952 PERATURAN UNTUK MENGHADAPI KEMUNGKINAN HILANGNYA SURAT KEPUTUSAN DAN SURAT- SURAT PEMERIKSAAN PENGADILAN	Lihat
8	UU RI NO 23 TAHUN 2003 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK	Lihat
9	UU RI NO 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Lihat
10	UU RI NO 32 TAHUN 1954 TENTANG PENETAPAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TANGGAL 21 NOVEMBER 1946 NO.22 TAHUN 1946 TENTANG PENCATATAN NIKAH, TALAK DAN RUJUK DI SELURUH DAERAH LUAR JAWA DAN MADURA	Lihat
11	UU RI NO 38 TAHUN 1999 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	Lihat
12	UU RI NO 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF	Lihat
13	UU RI NO 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK	Lihat
14	UU RI NO 10 TAHUN 2008 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	Lihat
15	UU RI NO 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK	Lihat
16	UU RI NO 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT	Lihat
17	UU RI NO 20 TAHUN 1947 PENGADILAN PERADILAN ULANGAN. PERATURAN PERADILAN ULANGAN DI JAWA DAN MADURA.	Lihat
18	UU RI NO 22 TAHUN 1946 TENTANG PENTJATATAN NIKAH, TALAK DAN RUDJUK	Lihat
19	UU RI NO 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT	Lihat
20	UU RI NO 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI	Lihat
21	UU RI NO 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK	Lihat
22	UU RI NO 10 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG	Lihat
23	UU NO 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH	Lihat
24	UU NO 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL	Lihat
25	UU NO 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA	Lihat
26	UU NO 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK	Lihat
27	UU NO 44 TAHUN 1999 TENTANG PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH	Lihat
28	UU NO 49 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN UMUM	Lihat
29	UU NO 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN	Lihat
30	UU NO 4 TAHUN 2004 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN	Lihat
31	UU NO 14 TAHUN 1970 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK KEKUASAAN KEHAKIMAN	Lihat
32	UU NO 3 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR14 TAHUN 1985 TENTANG MAHKAMAH AGUNG	Lihat
33	UU NO 5 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG MAHKAMAH AGUNG	Lihat
34	UU NO 14 TAHUN 1985 TENTANG MAHKAMAH AGUNG	Lihat
35	UU NO 7 Tahun 1989 Tanggal 29 Desember 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA	Lihat
36	UU NO 3 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA	Lihat
37	UU NO 50 TAHUN 2009 2009 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA	Lihat

No	Nama Perundang-undangan	Dokumen
1	PERATURAN PRESIDEN NO 25 TAHUN 2008 TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL	Lihat
2	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NO 53 TAHUN 2008 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA	Lihat
3	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NO 61 TAHUN 2010 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK	Lihat
4	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NO 10 TAHUN 1983 TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL	Lihat
5	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 1990 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAHAN NOMOR 10 TAHUN 1983 TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL	Lihat
6	PERATURAN PEMERINTAH NO 65 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DIVERSI DAN PENANGANAN ANAK YANG BELUM BERUMUR 12 (DUA BELAS) TAHUN	Lihat
7	PERATURAN PEMERINTAH NO 9 TAHUN 1975 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN	Lihat
8	PERATURAN PEMERINTAH NO 45 TAHUN 1990 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1983 TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL	Lihat
9	PERATURAN PEMERINTAH NO 45 TAHUN 1957 TENTANG MENETAPKAN PERATURAN TENTANG PENGADILAN AGAMA DI LUAR JAWA-MADURA	Lihat
10	PERATURAN PEMERINTAH NO 83 TAHUN 2008 TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM SECARA CUMA-CUMA	Lihat
11	PERATURAN PEMERINTAH NO 58 TAHUN 2022 TENTANG BENTUK DAN TATA CARA PELAKSANAAN PIDANA DAN TINDAKAN TERHADAP ANAK	Lihat
12	PERATURAN PEMERINTAH NO 65 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DIVERSI DAN PENANGANAN ANAK YANG BELUM BERUMUR 12 (DUA BELAS) TAHUN	Lihat
13	PERATURAN PEMERINTAH NO 37 TAHUN 2007 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Lihat
14	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 1979 TENTANG DAFTAR URUT KEPANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL	Lihat
15	PERATURAN PEMERINTAH NO 58 TAHUN 2022 TENTANG BENTUK DAN TATA CARA PELAKSANAAN PIDANA DAN TINDAKAN TERHADAP ANAK	Lihat

No	Nama Perundang-undangan	Dokumen
1	QANUN ACEH NO 7 TAHUN 2013 TENTANG HUKUM ACARA JINAYAT	Lihat
2	QANUN ACEH NO 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT	Lihat
3	FATWA MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH NO 01 TAHUN 2016 TENTANG JUDI ONLINE	Lihat
4	PERATURAN GUBERNUR ACEH NO 05 TAHUN 2018 TENTANG PELAKSANAAN HUKUM ACARA JINAYAT	Lihat
5	QANUN ACEH NO 6 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN DI ACEH	Lihat
6	QANUN ACEH NO 10 TAHUN 2018 TENTANG BAITUL MAL	Lihat
7	QANUN ACEH NO 9 TAHUN 2008 TENTANG PEMBINAAN KEHIDUPAN ADAT DAN ADAT ISTIADAT	Lihat
8	QANUN ACEH NO 10 TAHUN 2008 TENTANG LEMBAGA ADAT	Lihat

No	Nama Perundang-undangan	Dokumen
1	PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI NO 03 TAHUN 2012 TENTANG BIAYA PROSES PENYELESAIAN PERKARA DAN PENGELOLAANNYA PADA MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DIBAWAHNYA	Lihat
2	PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI NO 01 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN LAYANAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU DI PENGADILAN	Lihat
3	PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI NO 01 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN	Lihat
4	PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI NO 14 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN PERKARA EKONOMI SYARIAH	Lihat
5	PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI NO 02 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA	Lihat
6	PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI NO 3 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN DAN PENITIPAN GANTI KERUGIAN KE PENGADILAN NEGERI DALAM PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM	Lihat
7	PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI NO 04 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK	Lihat
8	PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI NO 02 TAHUN 2009 TENTANG BIAYA PROSES PENYELESAIAN PERKARA DAN PENGELOLAANNYA PADA MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA	Lihat
9	PERMA NO. 7, BN. 2022/NO. 1039 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK	Lihat
10	PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI NO 02 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA	Lihat
11	PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI NO 3 TAHUN 2022 TENTANG MEDIAS! DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK	Lihat
12	PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI NO 01 TAHUN 2008 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN	Lihat
13	PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI NO 02 TAHUN 2003 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN	Lihat
14	PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI NO 02 TAHUN 2008 TENTANG KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARI' AH	Lihat
15	PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI NO 03 TAHUN 2012 TENTANG BIAYA PROSES PENYELESAIAN PERKARA DAN PENGELOLAANNYA	Lihat
16	PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI NO 3 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PENUNJUKAN ARBITER OLEH PENGADILAN, HAK INGKAR, PEMERIKSAAN PERMOHONAN PELAKSANAAN DAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE	Lihat
17	PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEPANITERAAN DAN KESEKRETARIATAN PERADILAN	Lihat
18	PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN	Lihat
19	PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN PERKARA EKONOMI SYARIAH	Lihat
20	PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2015 PELAYANAN TERPADU SIDANG KELILING PENGADILAN NEGERI DAN PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IYAH DALAM RANGKA PENERBITAN AKTA PERKAWINAN, BUKU NIKAH DAN AKTA KELAHIRAN	Lihat
21	PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2022 TATA CARA PENYELESAIAN PERMOHONAN DAN PEMBERIAN RESTITUSI DAN KOMPENSASI KEPADA KOREAN TINDAK PIDANA	Lihat
22	PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2012 BIAYA PROSES PENYELESAIAN PERKARA DAN PENGELOLAANNYA PADA MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DIBAWAHNYA DIbawahnya	Lihat
23	PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2014 PEDOMAN PELAKSANAAN DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK	Lihat
24	PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2016 PENEGAKAN DISIPLIN KERJA HAKIM PADA MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA	Lihat
25	PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2022 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK	Lihat
26	PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENGAWASAN DAN PEMBINAAN ATASAN LANGSUNG DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN DI BAWAHNYA	Lihat
27	PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG ADMINISTRASI DAN PERSIDANGAN PERKARA PIDANA DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK ELEKTRONIK	Lihat
28	PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEPANITERAAN DAN KESEKRETARIATAN PERADILAN	Lihat
29	PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK	Lihat
30	PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN	Lihat
31	PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN	Lihat
32	PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG ADMINISTRASI DAN PERSIDANGAN PERKARA PIDANA DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK	Lihat
31	PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENGAWASAN DAN PEMBINAAN ATASAN LANGSUNG DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN DI BAWAHNYA	Lihat
33	PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN DAN PEMERIKSAAN KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA DI PENGADILAN NIAGA	Lihat

No	Nama Perundang-undangan	Dokumen
1	KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 026/KMA/SK/II/2012 TENTANG STANDAR PELAYANAN PERADILAN	Lihat
2	KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 108/KMA/SK/VI/201 TENTANG TATA KELOLA MEDIASI DI PENGADILAN	Lihat
3	KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 1-144/KMA/SK/I/2011 TENTANG PEDOMAN PELAYANAN INFORMASI DI PENGADILAN	Lihat
4	KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR KMA/032/SKlIV/2006 PEMBERLAKUAN BUKU I PEDOMANPELAKSANAANTUGAS DAN ADMINISTRASI PENGADILAN	Lihat
5	KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 143/KMA/SK/VIII/2007 PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS DAN ADMINISTRASI PENGADILAN BIDANG POLA KELEMBAGAAN PERADILAN	Lihat
6	KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 214/KMA/SK/XII/2014 JANGKA WAKTU PENANGANAN PERKARA PADA MA RI	Lihat
7	KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 076/KMA/SK/VI/2009 PEDOMAN PELAKSANAAN PENANGANAN PENGADUAN DI LINGKUNGAN LEMBAGA PERADILAN	Lihat
8	KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 207 /KMA/SK.HK2/X/2023 PETUNJUK TEKNIS ADMINISTRASI PENGAJUAN UPAYA HUKUM DAN PERSIDANGAN KASASI DAN PENINJAUAN KEMBALI DI MA SECARA ELEKTRONIK	Lihat
9	KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 351/KMA/SK/XII/2022 PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KMA NOMOR 143/KMA/SK/VIII/202	Lihat
10	KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 2-144/KMA/SK/VIII/2022 STANDAR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DJ-PENGADILAN	Lihat
11	KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 131/KMA/SK/VII/2023 PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN SADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA	Lihat
12	KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 359/KMA/SK/XII/2022 TEMPLATE DAN PEDOMAN PENULISAN PUTUSAN/PENETAPAN PENGADILAN TINGKAT PERTAMA DAN TINGKAT BANDING PADA EMPAT LINGKUNGAN PERADILAN DI	Lihat
13	KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 363 /KMA/SK/XJJ/2022 PETUNJUK TEKNIS ADMINISTRASI DAN PERSIDANGAN PERKAP.A P:3:RDATA, PERDATA AGAMA, DAN TATA USAHA NEGARA DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK KETUA MAHKAMAH AGUNG RI	Lihat
14	KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 368 /KMA/SK/XII/2022 PEDOMAN PRESENSI ONLINE UNTUK HAKIM DAN APARATUR SIPIL NEGARA PADA MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA MELALUI APLIKASI SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN	Lihat
15	KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 48/KMA/SK/II/2017 POLA PROMOSI DAN MUTASI HAKIM PADA EMPAT LINGKUNGAN PERADILAN	Lihat
16	KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 57/KMA/SK/III/2019 PETUNJUK PELAKSAAN PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YG BERADA DIBAWAHNYA	Lihat

No	Nama Perundang-undangan	Dokumen
1	NOMOR 1465/DJA/HK.05/SK/IX/2023 PETUNJUK PELAKSANAAN ADMINISTRASI PERKARA DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA SECARA ELEKTRONIK	Lihat
2	NOMOR 2017.a/DJA/OT.01.3/11/2015 PEDOMAN POLA KEUANGAN PERKARA PENGADILAN AGAMA	Lihat
3	NOMOR 0377.a/DJA/HM.00/2/2016 PEDOMAN POLA PELAPORAN PERKARA PENGADILAN AGAMA	Lihat
4	NOMOR 0508.a/DjA/HK.00/III/2014 PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN MA RI NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN LAYANAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN DI PENGADILAN	Lihat
5	NOMOR 067/DjA/HM.00/1/2023 PELAKSANAAN EKSEKUSI, MEDIASI DAN PROSEDUR PEMANGGILAN	Lihat
6	NOMOR 3211/DJA/HK2.6/X/2023 IZIN BERSIDANG DENGAN HAKIM TUNGGAL	Lihat
7	NOMOR 1294/ DjA/HK.00.6/SK/05/2018 PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MA NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK	Lihat
8	NOMOR 065/DjA/OT.01.1/SK/1/2022 PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN ANGGARAN PEMBEBASAN BIAYA PERKARA DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA	Lihat
9	NOMOR 2959 Tahun 2019 PETUNJUK TEKNIS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2019 DAN KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 57/KMA/SK/III/2019 TENTANG PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DILINGKUNGAN PERADILAN AGAMA	Lihat
10	NOMOR 0508.a/DjA/HK.00/III/2014 PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN MA RI NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN LAYANAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN DI PENGADILAN	Lihat
11	NOMOR 1 TAHUN 2024 PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN LAYANAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN DI PENGADILAN	Lihat
12	NOMOR 1465/DJA/HK.05/SK/IX/2023 PETUNJUK PELAKSANAAN ADMINISTRASI PERKARA DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA SECARA ELEKTRONIK	Lihat
13	NOMOR 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 PEDOMAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA	Lihat
14	NOMOR 876/DjA.3/HM.00/3/2023 PENGELOLAAN UANG/BARANG KONSIGNASI ATAU TITIPAN	Lihat

No	Nama Perundang-undangan	Dokumen
1	PERATURAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN NOMOR : 1 TAHUN 2010 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PERMOHONAN DAN PELAKSANAAN RESTITUSI	Lihat
2	PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 11 TAHUN 2OO7 TENTANG PENCATATAN NIKAH	Lihat