𝗛𝗮𝗸𝗶𝗺, 𝗚𝗮𝗷𝗶, 𝗱𝗮𝗻 𝗛𝗮𝗿𝗴𝗮 𝗗𝗶𝗿𝗶: 𝗔𝗻𝘁𝗮𝗿𝗮 𝗦𝗼𝗿𝗼𝘁𝗮𝗻 𝗱𝗮𝗻 𝗛𝗮𝗿𝗮𝗽𝗮𝗻

Beberapa hari terakhir, jagat maya—dan jagat warung kopi—sedang hangat membahas soal gaji hakim. Bukan karena ada diskon atau cashback, tapi karena Presiden Prabowo, dalam acara pengukuhan 1.451 hakim baru di Mahkamah Agung pada Kamis, 12 Juni 2025, menyatakan akan menaikkan gaji hakim. Serius! Ini bukan prank apalagi janji manis menjelang Pemilu (kan sudah lewat).

Mendengar kabar itu, para hakim pun diam-diam tersenyum (termasuk saya, he..). Ya, diam-diam. Karena ekspresi terlalu bahagia bisa dikira tidak netral. Tapi di dalam hati mungkin mereka menyanyi: “Naik gaji… naik gaji… alhamdulillaaah…”. Namun, tunggu dulu. Sebelum ada yang komentar, “Ah, enak banget jadi hakim, gajinya naik!” — kita perlu merenung sebentar. Duduk dulu. Ambil kopi pait, Karena yang naik bukan hanya gaji, tapi juga ekspektasi masyarakat.

𝗛𝗮𝗸𝗶𝗺: 𝗔𝗻𝘁𝗮𝗿𝗮 𝗝𝗮𝗯𝗮𝘁𝗮𝗻 𝗱𝗮𝗻 𝗞𝗲𝗵𝗼𝗿𝗺𝗮𝘁𝗮𝗻

Hakim itu seharusnya bukan cuma duduk tinggi di atas kursi sidang, tapi juga ditempatkan tinggi dalam derajat kehormatan. Karena mereka bukan sekadar pegawai berseragam hitam-putih, tapi penjaga terakhir keadilan. Kalau keadilan itu sebuah tembok, maka hakim adalah fondasinya. Kalau negara ini pertandingan sepak bola, maka hakim adalah wasitnya — dan kita semua tahu, pertandingan tanpa wasit bakal berakhir ricuh, bahkan sebelum pluit ditiup.

Tapi… (selalu ada tapi-nya) kehormatan itu bukan seperti sertifikat yang bisa dicetak lalu dipajang. Ia harus dipantaskan. Hakim juga manusia — betul, tapi manusia yang harus lebih duluan bangun moralnya dibanding bangun rumahnya. Kalau minta dihormati, ya harus kasih contoh. Integritas itu bukan pilihan, tapi default setting bagi seorang hakim.

𝗡𝗲𝗴𝗮𝗿𝗮 𝗛𝘂𝗸𝘂𝗺, 𝗕𝘂𝗸𝗮𝗻 𝗡𝗲𝗴𝗮𝗿𝗮 “𝗦𝗶𝗮𝗽𝗮 𝗖𝗲𝗽𝗮𝘁 𝗗𝗶𝗮 𝗗𝗮𝗽𝗮𝘁”

Kita ini negara hukum, bukan negara hobi. Segala gerak-gerik masyarakat idealnya diatur oleh hukum. Bukan selera, bukan emosi, apalagi “koneksi.” Etika dan moral tentu penting — tapi hukum harus jadi pegangan utama. Seperti sabuk pengaman di mobil: kadang tidak nyaman, tapi menyelamatkan.

Bayangkan kalau tak ada lembaga yang jadi wasit. Yang kaya menang, yang miskin minggir. Yang punya kuasa bisa menyulap putih jadi abu-abu, yang tak punya apa-apa hanya bisa pasrah. Tapi kalau lembaga peradilan kuat, independen, dan penuh wibawa — maka yang menang adalah yang benar, bukan yang bayar.

Maka, Percayalah!

Kuncinya satu: trust. Masyarakat harus percaya pada peradilan. Tapi kepercayaan itu tak bisa dibeli di marketplace. Ia dibangun dengan kerja nyata. Hakim harus profesional, ilmunya mumpuni, persidangannya tertib, putusannya bisa diterima tanpa pakai “kenalan dalam.” Tak kompromi, tak tebang pilih.

Kalau itu semua bisa diwujudkan, ya wajar dong kalau hakim mendapat reward. Bukan cuma karena kerjanya berat, tapi karena tanggung jawabnya luar biasa. Menimbang perkara bukan seperti menimbang buah di pasar. Yang ditimbang bukan cuma pasal dan fakta, tapi juga masa depan orang-orang.

𝗦𝗮𝗮𝘁𝗻𝘆𝗮 𝗕𝗲𝗿𝗯𝗲𝗻𝗮𝗵, 𝗕𝘂𝗸𝗮𝗻 𝗕𝗲𝗿𝗺𝗮𝗻𝗷𝗮

Tentu tak cukup hanya menuntut hak. Lembaga peradilan juga harus terus berbenah. Integritas jangan hanya slogan, tapi harus hidup dalam keseharian. Kalau ada oknum yang menyimpang, jangan dilindungi — itu bukan keluarga, itu bahaya. Tingkatkan keilmuan, pelayanan publik, dan pastikan pemimpin pengadilan dipilih bukan karena “siapa dia,” tapi “apa yang bisa dia bawa untuk kebaikan institusi.”

Karena pada akhirnya, kehormatan itu bukan dikasih, tapi diraih.

Jadi, ketika gaji hakim mau naik, jangan hanya lihat angka. Lihat juga perjuangan, tekanan, dan tanggung jawabnya. Tapi bagi para hakim: ingat juga, kehormatan itu bukan hanya soal gaji naik, tapi tentang menjaga marwah agar tak pernah turun.

Mari jadi hakim yang nggak cuma tinggi kursinya, tapi juga tinggi integritasnya. Oh ya, tulisan ini sejatinya merupakan nasihat untuk saya pribadi, karena saya juga seorang hakim.

Tabik,

Taufik El Syam

Ketua Mahkamah Syar’iyah Blangkejeren