Blangkejeren – Mahkamah Syar’iyah Blangkejeren mengikuti kegiatan Identifikasi Stakeholder dan Wawancara Mendalam dalam rangka penyusunan Naskah Rekomendasi Kebijakan Tahun Anggaran 2026 dengan judul “Naskah Kebijakan Penguatan Dasar Hukum dan Pedoman Pemeriksaan Setempat di Empat Lingkungan Peradilan.”
Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan, dan dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting pada Rabu, 11 Maret 2026 pukul 08.45 s.d. 12.15 WIB.
Kegiatan ini bertujuan untuk menghimpun berbagai masukan dari para pemangku kepentingan di lingkungan peradilan guna memperkuat dasar hukum serta pedoman pelaksanaan pemeriksaan setempat pada empat lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia.
Melalui kegiatan ini diharapkan dapat diperoleh berbagai masukan dari satuan kerja peradilan sebagai bahan dalam penyusunan rekomendasi kebijakan serta pedoman pelaksanaan pemeriksaan setempat di lingkungan peradilan. Partisipasi Mahkamah Syar’iyah Blangkejeren dalam kegiatan ini merupakan bentuk dukungan terhadap upaya pengembangan kebijakan peradilan yang lebih efektif dan akuntabel dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat. (Tim Media)