MS.Bkj

Laporan LHKPN & LHKASN

Dilihat: 1451

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)

Kewajiban Penyelenggara Negara untuk melaporkan harta kekayaan diatur dalam:

  1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme;
  2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pindana Korupsi; dan
  3. Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: KEP. 07/KPK/02/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pemeriksaan dan Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

Adapun Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah sebagai berikut:

  1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;
  2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;
  3. Menteri;
  4. Gubernur;
  5. Hakim;
  6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA (LHKASN)

Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat LHKASN adalah daftar seluruh harta kekayaan ASN yang dituangkan dalam formulir LHKASN yang ditetapkan oleh Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Harta kekayaan ASN merupakan ranah pribadi namun tidak sepenuhya menjadi privat melainkan menjadi sarana pengendalian dalam penyelenggaraan negara dalam rangka menciptakan Aparatur Sipil Negara yang bersih dan berwibawa serta bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. Pelaporan harta kekayaan berdasarkan :

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di Lingkungan Instansi Pemerintah;

Sesuai ketentuan bahwa seluruh pegawai ASN wajib menyampaikan LHKASN, pejabat yang memangku jabatan strategis dan rawan KKN, para pengelola anggaran dan panitia pengadaan barang dan jasa wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kecuali bagi pejabat yang sudah masuk dalam wajib lapor Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) diantaranya meliputi :

  1. Pejabat Eselon II/ Kepala SKPD;
  2. Direktur dan Wakil Direktur Rumah Sakit/ BLUD;
  3. Camat;
  4. Kepala Unit Pelaksana Teknis;
  5. Lurah; dan
  6. Auditor/ P2UPD;
  7. Pejabat lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berikut adalah LHKPN /LHKASN personil Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren :

Nama

Jabatan

File LHKPN & LHKASN

2019

2020

2021 2022

Heni Nurliana, S.Ag., M.H

Ketua

Lihat Dokumen

Lihat Dokumen

Lihat Dokumen Lihat Dokumen

Gunawan, S.H.I

Wakil Ketua

Lihat Dokumen

Lihat Dokumen

Lihat Dokumen Lihat Dokumen

Alimal Yusro Siregar, S.H

Hakim

Lihat Dokumen Lihat Dokumen Lihat Dokumen Lihat Dokumen 

Zulkarnaini, S.Sy

Hakim

Lihat Dokumen

Lihat Dokumen

Lihat Dokumen Lihat Dokumen
Urizal, S.H., M.H Panitera

Lihat Dokumen

Lihat Dokumen

Lihat Dokumen Lihat Dokumen

Muhammad Nasri, S.Kom

Sekretaris

Lihat Dokumen

Lihat Dokumen

Lihat Dokumen Lihat Dokumen

Seri Bunge, S.H.I

Panmud Hukum

Lihat Dokumen

Lihat Dokumen

Lihat Dokumen Lihat Dokumen 

Hefa Lizayati, S.H

Panmud Gugatan

 Lihat Dokumen Lihat Dokumen Lihat Dokumen Lihat Dokumen

Khairullah, S.H.I

Kasubbag Umum & Keuangan

Masih PNS Pemda

Lihat Dokumen

  Lihat Dokumen  Lihat Dokumen 
Yuliana Tanjung, S.E Pelaporan Keuangan

Masih PNS Pemda

Lihat Dokumen

Lihat Dokumen  Lihat Dokumen 
Rahmatsah Alam Putra, S.E Analis Sumber Manusia Aparatur

Masih PNS Pemda

Masih PNS Pemda

Lihat Dokumen  Lihat Dokumen
Rasyid Zakaria, S.H Analis Perkara Peradilan

Masih PNS Pemda

Masih PNS Pemda

Masih PNS Pemda Lihat Dokumen
Siti Maryam, S.E  Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Masih PNS Pemda

Masih PNS Pemda

Masih PNS Pemda  Lihat Dokumen

Fitriadi, S.H

Juru Sita

Lihat Dokumen

Lihat Dokumen

  Lihat Dokumen Lihat Dokumen 

Dimas Huzaifah, S.H

Analis Perkara Peradilan

Belum CPNS

Belum CPNS

Lihat Dokumen  Lihat Dokumen

Yohana, S.H

Analis Perkara Peradilan

Belum CPNS

Belum CPNS

Belum CPNS Lihat Dokumen

Elsya Dwi Kurnia, S.H

Analis Perkara Peradilan

Belum CPNS

Belum CPNS

Belum CPNS Lihat Dokumen

Jamilatul Lailah, A.Md

Arsiparis

Belum CPNS

Belum CPNS

Lihat Dokumen  Lihat Dokumen

Pandy Muhammad, A.Md

Pengelola Perkara

Belum CPNS

Belum CPNS

Belum CPNS Lihat Dokumen