MS.Bkj

Ketua MS Aceh Sambut Wakil Dubes Australia dari MS Blangkejeren

Ditulis oleh Elsya Dwi Kurnia. Posted in Berita Utama

Ditulis oleh Elsya Dwi Kurnia. Dilihat: 31Posted in Berita Utama

Selasa, 14 November 2023, Ketua Mahkamah Syar’iah (MS) Aceh, Dr. Drs. H. Rafi’uddin, M.H., bersama Hakim Tinggi, Ketua dan Wakil Ketua serta Hakim dan Panitera berikut jajaran Kepaniteraan MS Blangkejeren menyambut Wakil Duta Besar Australia untuk Indonesia, Stephen Scott, secara virtual dari ruang media center MS Blangkejeren. Sebab bersamaan dengan kedatangan Wakil Duta Besar ke MS Aceh, Ketua MS Aceh sedang melaksanakan tugas pembinaan di MS Blangkejeren.

Meskipun secara virtual, sambutan dan diskusi kedua belah pihak tetap terjalin hangat. Pertemuan virtual tersebut ikut dihadiri oleh seluruh MS se-Aceh. Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak bersama Kepala DP3A Aceh berdiskusi serius terkait kesinambungan program Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ2) di Aceh. AIPJ 2 merupakan program kemitraan tahap 2 antara pemerintah Australia dengan Indonesia untuk memperkuat institusi peradilan dan keamanan Indonesia serta berkontribusi terhadap stabilitas dan kemakmuran Indonesia dan kawasan. Diskusi menitik beratkan pada issue pelaksanaan hukum syari’ah  di Aceh dan perlindungan perempuan dan anak pasca perceraian.

Dalam sambutannya, Rafi’uddin mengharapkan semoga kerja sama yang baik antara Mahkamah Syar’iyah Aceh dengan pemerintah Australia tetap terjalin untuk terus menegakkan hak-hak perempuan dan anak. Pada kesempatan yang sama, Stephen Scott menyampaikan rasa sangat senangnya dapat berkunjung ke aceh, karena ini kali kesempatan pertama bagi Stephen mengunjungi Aceh. Stephen menyebutkan bahwa hubungan Australia dengan Indonesia, khususnya Aceh, sudah terjalin kuat pasca tsunami Aceh 19 tahun silam. Stephen juga memuji masyarakat Aceh yang memiliki banyak potensi dan berdedikasi tinggi. Pihaknya sangat bersemangat bekerja sama dengan Mahkamah Syar’iyah Aceh karena Australia sendiri kurang memahami bagaimana sistem peradilan syari’ah yang telah diterapkan Aceh. (EDK)