joomla social media module

MS.Bkj

BERITA UTAMA

Mahkamah Sya’iyah Blangkejeren Sudah Menerapkan Arsip Perkara Secara Digital

MS_Blangkejeren | Kamis, 23 September 2021, Menindaklanjuti Keputusan Ketua Mahkamah Syar’iyah Bla

Read more »
Apel Perdana Bapak Abdul Gafur, S.H.I., M.H. Memberi Semangat Baru Bagi MS Blangkejeren

MS_Blangkejeren | Senin, 20 September 2021. Mahkamah Syar’iyah Blangkejeren Kelas II kembali gelar

Read more »
Pelantikan Dan Pengambilan Sumpah Jabatan Wakil Ketua Mahkamah Syar’iyah Blangkejeren

MS_Blangkejeren | Jum’at, 17 September 2021. Ketua Mahkamah Syar’iyah Blangkejeren Kelas II Bapak

Read more »
Ketua MS Blangkejeren Menghadiri Dan Menjadi Saksi Pada Pengukuhan PAW Pimpinan MPU Kab. Gayo Lues

MS_Blangkejeren | Senin, 13 September 2021. Ketua Mahkamah Syar’iyah Blangkejeren Bapak T. Swandi,

Read more »
Rapat Rutin Bulanan September 2021 Mahkamah Syar’iyah Blangkejeren

MS_Blangkejeren | Selasa, 7 September 2021  bertempat di Ruang Sidang Mahkamah Syar’iyah Blangkeje

Read more »

BERITA BADILAG & MS ACEH

Ketua Mahkamah Syar’iyah Aceh Mengikuti Upacara HUT Mahkamah Agung ke-76 Secara Virtual

Kamis, 19 Agustus 2021 Ketua Mahkamah Syar’iyah Aceh  Mengikuti Upacara HUT Mahkamah Agung

Read more »
Ketua BP4 Kunjungi Badilag MA RI

Jakarta | badilag.mahkamahagung.go.id Bertepatan hari selasa, tanggal 6 juli 2021 pukul 10.

Read more »
Ketua MA Lantik 7 Ketua Pengadilan Tinggi Agama

Jakarta | badilag.mahkamahagung.go.id Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Prof.D

Read more »
Dirjen Badilag Resmikan Inovasi PA Banyuwangi

Dirjen Badilag Resmikan Inovasi PA Banyuwangi Badilag, 1 juli 2021 Jakarta, Ka

Read more »
Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Serahkan Bantuan Kepada Tenaga Kontrak

Banda Aceh I ms-aceh.go.id Bertempat di aula Zainal Abidin lantai II, Ketua Mahkamah

Read more »
Sesosok T. Swandi Oleh Dimas Huzaifah, S.H

Beliau adalah anak bungsu dari delapan bersaudara.Lahir di Lawe Sigala-gala Aceh Tenggara

Read more »
Hakim Bermutu dengan Iman dan Ilmu | Oleh : Ahmad Zuhri, S.H.I., M.Sy (Hakim Pengadilan Agama Praya)

Hakim Bermutu dengan Iman dan Ilmu Oleh : Ahmad Zuhri, S.H.I., M.Sy (Hakim Pengadi

Read more »
Bagaimana Tata Cara Pengaduan ?

Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KM

Read more »
Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik

Read more »
Tata Cara Pendoman Pelayanan Informasi

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Infor

Read more »

GALLERY KEGIATAN

APLIKASI PENDUKUNG

   

 

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

Ditulis oleh Super User. Posted in Prosedur Bantuan Hukum

Ditulis oleh Super User. Dilihat: 121Posted in Prosedur Bantuan Hukum

Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Masyarakat dapat menggunakan layanan bantuan hukum yang tersedia pada setiap kantor pengadilan.
  1. Pengadilan menyediakan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) yang mudah diakses oleh pihak-pihak yang tidak mampu.
  2. Pengadilan menyediakan Advokat Piket (bekerjasama dengan lembaga penyedia bantuan hukum) yang bertugas pada Posbakum dan memberikan layanan hukum sebagai berikut:
    a. bantuan pengisian formulir permohonan bantuan hukum;
    b. bantuan pembuatan dokumen hukum;
    c. advis, konsultasi hukum dan bantuan hukum lainnya baik dalam perkara pidana maupun perkara perdata;
    d. rujukan kepada Ketua Pengadilan Agama untuk pembebasan pembayaran biaya perkara sesuai syarat yang berlaku;
    e. rujukan kepada Ketua Pengadilan Agama untuk mendapat bantuan jasa advokat sesuai syarat yang berlaku.
  3. Pengadilan memberikan layanan pembebasan biaya perkara (prodeo) kepada pihakpihak tidak mampu dengan mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan atau kepada Ketua Majelis Hakim.
  4. Penggugat berhak mendapatkan semua jenis pelayanan secara cuma-cuma yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara prodeo. Komponen biaya prodeo meliputi antara lain: biaya pemanggilan, biaya pemberitahuan isi putusan, biaya saksi/saksi ahli, biaya materai, biaya alat tulis kantor, biaya penggandaan/fotokopi, biaya pemberkasan dan biaya pengiriman berkas.
  5. Bagi masyarakat yang tidak mampu dapat mengajukan surat permohonan berperkara secara prodeo (cuma-cuma) dengan mencantumkan alasan-alasannya kepada Ketua Pengadilan dengan melampirkan:
    a. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Lurah/Kepala Desa setempat; atau
    b. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin atau Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) atau Kartu Program Keluarga Harapan (PKH) atau Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT).
    c. Surat pernyataan tidak mampu yang dibuat dan ditandatangani pemohon bantuan hukum dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Agama.
  6. Jika pemohon prodeo tidak dapat menulis atau membaca maka permohonan beracara secara prodeo dapat diajukan secara lisan dengan menghadap Ketua Pengadilan.
  7. Prosedur permohonan berperkara secara prodeo:
    a. Permohonan diajukan secara lisan atau tertulis kepada Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dengan dilampiri dokumen pendukung.
    b. Dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak permohonan itu dicatat oleh Panitera, Hakim yang ditunjuk (Hakim yang menyidangkan pada tingkat pertama) memerintahkan Panitera untuk memberitahukan permohonan itu kepada pihak lawan dan memerintahkan untuk memanggil kedua belah pihak supaya datang di muka Hakim untuk dilakukan pemeriksaan tentang ketidakmampuan Pemohon.
    c. Dalam tenggang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemeriksaan, Pengadilan Tingkat Pertama mengirimkan berita acara hasil pemeriksaan dilampiri permohonan izin beracara secara prodeo dan dokumen pendukung ke Pengadilan, yang berwenang memutus perkara yang dimohonkan tersebut, untuk diputus apakah dikabulkan atau tidak.
    d. Jika permohonan dianggap memenuhi syarat maka diberikan penetapan ijin berperkara secara prodeo. Izin beracara secara prodeo diberikan Pengadilan atas perkara yang diajukan pada tingkatan pengadilan tertentu saja.
    e. Jika ternyata pemohon orang yang mampu maka diberikan penetapan tidak dapat berperkara secara prodeo dan pemohon harus membayar biaya seperti layaknya berperkara secara umum.
  8. Pengadilan menyediakan anggaran untuk biaya perkara prodeo dengan memperhatikan anggaran yang tersedia. Ketersediaan anggaran tersebut diumumkan kepada masyarakat secara berkala melalui papan pengumuman Pengadilan atau media lain yang mudah diakses.

Landasan Hukum

  1. SEMA No.10 Tahun 2010 Tentang  Petunjuk Pelaksanaan Lihat/Download
  2. SEMA No. 10 Tahun 2010 Pedoman Pemberian Bantuan Hukum Lihat/Download
  3. PERMA No.1 Tahun 2004 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Lihat/Download
 

UCAPAN SUKA DAN DUKA

LOKASI KANTOR