joomla social media module

MS.Bkj

BERITA UTAMA

Mahkamah Sya’iyah Blangkejeren Sudah Menerapkan Arsip Perkara Secara Digital

MS_Blangkejeren | Kamis, 23 September 2021, Menindaklanjuti Keputusan Ketua Mahkamah Syar’iyah Bla

Read more »
Apel Perdana Bapak Abdul Gafur, S.H.I., M.H. Memberi Semangat Baru Bagi MS Blangkejeren

MS_Blangkejeren | Senin, 20 September 2021. Mahkamah Syar’iyah Blangkejeren Kelas II kembali gelar

Read more »
Pelantikan Dan Pengambilan Sumpah Jabatan Wakil Ketua Mahkamah Syar’iyah Blangkejeren

MS_Blangkejeren | Jum’at, 17 September 2021. Ketua Mahkamah Syar’iyah Blangkejeren Kelas II Bapak

Read more »
Ketua MS Blangkejeren Menghadiri Dan Menjadi Saksi Pada Pengukuhan PAW Pimpinan MPU Kab. Gayo Lues

MS_Blangkejeren | Senin, 13 September 2021. Ketua Mahkamah Syar’iyah Blangkejeren Bapak T. Swandi,

Read more »
Rapat Rutin Bulanan September 2021 Mahkamah Syar’iyah Blangkejeren

MS_Blangkejeren | Selasa, 7 September 2021  bertempat di Ruang Sidang Mahkamah Syar’iyah Blangkeje

Read more »

BERITA BADILAG & MS ACEH

Ketua Mahkamah Syar’iyah Aceh Mengikuti Upacara HUT Mahkamah Agung ke-76 Secara Virtual

Kamis, 19 Agustus 2021 Ketua Mahkamah Syar’iyah Aceh  Mengikuti Upacara HUT Mahkamah Agung

Read more »
Ketua BP4 Kunjungi Badilag MA RI

Jakarta | badilag.mahkamahagung.go.id Bertepatan hari selasa, tanggal 6 juli 2021 pukul 10.

Read more »
Ketua MA Lantik 7 Ketua Pengadilan Tinggi Agama

Jakarta | badilag.mahkamahagung.go.id Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Prof.D

Read more »
Dirjen Badilag Resmikan Inovasi PA Banyuwangi

Dirjen Badilag Resmikan Inovasi PA Banyuwangi Badilag, 1 juli 2021 Jakarta, Ka

Read more »
Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Serahkan Bantuan Kepada Tenaga Kontrak

Banda Aceh I ms-aceh.go.id Bertempat di aula Zainal Abidin lantai II, Ketua Mahkamah

Read more »
Sesosok T. Swandi Oleh Dimas Huzaifah, S.H

Beliau adalah anak bungsu dari delapan bersaudara.Lahir di Lawe Sigala-gala Aceh Tenggara

Read more »
Hakim Bermutu dengan Iman dan Ilmu | Oleh : Ahmad Zuhri, S.H.I., M.Sy (Hakim Pengadilan Agama Praya)

Hakim Bermutu dengan Iman dan Ilmu Oleh : Ahmad Zuhri, S.H.I., M.Sy (Hakim Pengadi

Read more »
Bagaimana Tata Cara Pengaduan ?

Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KM

Read more »
Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik

Read more »
Tata Cara Pendoman Pelayanan Informasi

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Infor

Read more »

GALLERY KEGIATAN

APLIKASI PENDUKUNG

   

 

Tata Cara Pendoman Pelayanan Informasi

Ditulis oleh Super User. Posted in Prosedur Permohonan Informasi

Ditulis oleh Super User. Dilihat: 95Posted in Prosedur Permohonan Informasi

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan

Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut :

A. Umum

  1. Prosedur Pelayanan di Mahkamah Syar’iyah Langsa terdiri dari

a. Prosedur Biasa; dan
b. Prosedur Khusus.

     2.  Prosedur biasa digunakan dalam hal ;

a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik;
b. Informasi yang diminta bervolume besar;
c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau
d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik atau informasi yang secara tegas dinyatakan sebagai informasi yang rahasia sehingga harus mendapat ijin dan diputuskan oleh PPID.

     3.  Prosedur Khusus digunakan dalam hal ;

a. Termasuk dalam kategori yang wajib diumumkan;
b. Termasuk dalam kategori informasi yang dapat diakses publik dan sudah tercatat dalam Daftar Informasi Publik dan sudah tersedia (misal: sudah diketik atau sudah diterima dari pihak atau pengadilan lain);
c. Tidak bervolume besar (jumlahnya tidak banyak); dan/atau
d. Perkiraan jumlah biaya penggandaan dan waktu yang dibutuhkan untuk penggandaan dapat dilakukan dengan mudah.

      4. Alasan permohonan informasi yang dibuat Pemohon tidak dapat dijadikan alasan untuk menolak pemberian informasi.

      5. Petugas Informasi wajib membantu Pemohon informasi dalam mengajukan permohonan.

      6. Khusus informasi untuk mendapatkan fotokopi putusan Mahkamah Agung baru dapat diminta setelah    putusan tersebut diterima oleh para pihak yang berperkara atau setelah 1 (satu) bulan sejak putusan tersebut dikirimkan oleh Mahkamah Agung ke Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding

A. Prosedur Biasa

Pelayanan informasi dengan menggunakan prosedur biasa yaitu Pemohon Informasi datang langsung memohon infomasi baik secara lisan maupun tertulis di Meja Informasi Mahkamah Syar’iyah Langsa.

  • Prosedur Pelayanan Biasa  dan Jangka waktu Penyelesaian Pelayanan sebagaimana gambar berikut:
  1. Pemohon mengisi Formulir Permohonan Informasi yang disediakan Pengadilan  dan memberikan salinannya kepada Pemohon (format Formulir Pemohonan  Model A dalam Lampiran III ) Lihat Formulir.
  2. Petugas Informasi mengisi Register Permohonan (format Register Permohonan dalam Lampiran IV ) Lihat Formulir.
  3. Petugas Informasi langsung meneruskan formulir permohonan kepada Penanggungjawab Informasi di unit/satuan kerja terkait, apabila informasi yang  diminta tidak termasuk informasi yang aksesnya membutuhkan ijin dari PPID.
  4. Petugas Informasi langsung meneruskan formulir permohonan kepada PPID apabila informasi yang diminta termasuk informasi yang aksesnya membutuhkan ijin dari PPID guna dilakukan uji konsekuensi.
  5. PPID melakukan uji konsekuensi berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik terhadap permohonan yang disampaikan.
  6. Dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak menerima permohonan, PPID menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Petugas Informasi, dalam hal permohonan ditolak (untuk menolak permohonan: format Pemberitahuan Tertulis Surat Keputusan PPID dalam Lampiran V ) Lihat Formulir.
  7. Dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak menerima permohonan, PPID  meminta Penanggungjawab Informasi di unit/satuan kerja terkait untuk mencari dan memperkirakan biaya penggandaan dan waktu yang diperlukan untuk  mengandakan informasi yang diminta dan menuliskannya dalam  Pemberitahuan Tertulis PPID Model B dalam waktu selama-lamanya 3 (tiga) hari kerja serta menyerahkannya kembali kepada PPID untuk ditandatangani, dalam hal permohonan diterima (untuk memberikan ijin: format Pemberitahuan Tertulis PPID dalam Lampiran VI ) Lihat Formulir.
  8. Petugas Informasi menyampaikan Pemberitahuan Tertulis sebagaimana dimaksud butir 6 atau butir 7 kepada Pemohon Informasi selambat-lambatnya  dalam waktu 1 (satu) hari kerja sejak pemberitahuan diterima.
  9. Petugas Informasi memberikan kesempatan bagi Pemohon apabila ingin melihat terlebih dahulu informasi yang diminta, sebelum memutuskan untuk menggandakan atau tidak informasi tersebut.
  10. Dalam hal Pemohon memutuskan untuk memperoleh fotokopi informasi tersebut, Pemohon membayar biaya perolehan informasi kepada Petugas Informasi dan Petugas Informasi memberikan tanda terima (Format Tanda Terima Biaya Penggandaan Informasi dalam Lampiran VII ) .Lihat Formulir
  11. Dalam hal informasi yang diminta tersedia dalam dokumen elektronik (softcopy), Petugas Informasi pada hari yang sama mengirimkan informasi tersebut ke email Pemohon atau menyimpan informasi tersebut ke alat penyimpanan dokumen elektronik yang disediakan oleh Pemohon tanpa memungut biaya.
  12. Petugas Informasi menggandakan (fotokopi) informasi yang diminta dan memberikan informasi tersebut kepada Pemohon sesuai dengan waktu yang termuat dalam Pemberitahuan Tertulis atau selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja sejak Pemohon membayar biaya perolehan informasi.
  13. Pengadilan dapat memperpanjang waktu sebagaimana dimaksud butir 12  selama 1 (satu) hari kerja apabila diperlukan proses pengaburan informasi dan selama 3 (tiga) hari kerja jika informasi yang diminta bervolume besar.
  14. Untuk pengadilan di wilayah tertentu yang memiliki keterbatasan untuk mengakses sarana fotokopi, jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir dapat diperpanjang selama paling lama 3 (tiga) hari kerja.
  15. Setelah memberikan fotokopi informasi, Petugas Informasi meminta Pemohon menandatangani kolom penerimaan informasi dalam Register Permohonan.

 
B. Prosedur Khusus

 Prosedur Pelayanan Khusus dan Jangka waktu Penyelesaian Pelayanan sebagaimana gambar berikut:

1. Pemohon mengisi formulir permohonan yang disediakan Pengadilan (format Formulir Pemohonan Model B dalam Lampiran VIII ) Lihat Formulir.

2.   Petugas Informasi mengisi Register Permohonan (format Register Permohonan  dalam Lampiran IV )Lihat Formulir.

3.   Petugas Informasi dibantu Penanggungjawab Informasi di unit/satuan kerja terkait mencari informasi yang diminta oleh Pemohon dan memperkirakan biaya perolehan informasi dan waktu yang dibutuhkan untuk penggandaannya.

4.   Apabila informasi yang diminta telah tersedia dan tidak memerlukan ijin PPID, Petugas Informasi menuliskan keterangan mengenai perkiraan biaya perolehan informasi dan waktu yang dibutuhkan untuk penggandaannya dalam formulir permohonan yang telah diisi Pemohon (format Formulir Pemohonan Model B dalam Lampiran VIII ) Lihat Formulir.

5.   Proses untuk pembayaran, penyalinan dan penyerahan salinan informasi kepada Pemohon dalam Prosedur Khusus, sama dengan yang diatur untuk Prosedur Biasa dalam butir 10 sampai dengan butir 15.

6.   Petugas Informasi memberikan kesempatan bagi Pemohon apabila ingin melihat terlebih dahulu informasi yang diminta, sebelum memutuskan untuk  menggandakan atau tidak informasi tersebut.

Sumber SK KMA NOMOR 1 – 144/KMA/SK/1/2011

UCAPAN SUKA DAN DUKA

LOKASI KANTOR